MOMEN UNIK : ketika SEKJEN PBB, Ban Ki-moon melakukan GANGNAM STYLE ...

United Nations Style: UN Secretary-General Ban Ki-moon joins fellow South Korean, rapper Psy, in some Gangnam Style moves

Dance lesson: Psy, whose real name is Park Jae-sang, shows UN Secretary-General how to do the trademark 'horse-riding' moves from his YouTube hit

Over the Ki-moon: Psy was delighted the Secretary-General was such a keen student of his moves

Gang-nam style: Fellow Korean UN delegates joined the dance

Honoured: South Korean artist Psy was full of praise for Ban Ki-moon when they met at the United Nations headquarter

Korean celebrity battle: Ban Ki-Moon joked that he was jealous that Psy was more famous than him

Praise: The pair took in turns to praise each other for their work, despite the differences in its nature

Having a laugh: The UN Secretary-General thinks it is important to engage in all parts of society, which apparently includes joining in horse-riding style dancing

Read More

SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab

SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab



TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meyakini bahwa Kementerian BUMN bukanlah pihak yang menyebarkan pesan pendek berisi inisial anggota DPR tukang peras. "Saya kira tidak mungkinlah (kementerian) menyebarkan. (Kementerian BUMN) bukan bagian industri kebohongan. Sekarang ini, kan, banyak berita-berita bohong," ujarnya seusai rapat pimpinan BUMN di Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2012.

Ia pun mengatakan belum membaca pesan singkat tersebut."Dari pagi rapat jadi belum baca," ujarnya. Namun begitu, ia mengakui bahwa dia memang mempunyai daftar tersendiri mengenai oknum DPR yang kerap memeras perusahaan BUMN. "Nanti kalau diminta secara resmi dari DPR (akan saya beberkan)," ujarnya.
Mengenai apakah daftar yang ia punya sama dengan pesan pendek yang beredar, ia menolak berkomentar. "Kan, belum dibaca," ujarnya. Ia pun juga tidak tertarik mengetahui lebih jauh siapa yang mengirimkan pesan pendek tersebut. "Enggak (akan mencari tahu) tuh."

Sebelumnya, sebuah pesan pesan pendek mengenai inisial anggota DPR yang kerap memalak perusahaan BUMN beredar di masyarakat. Dalam sms ini diseolah-olahkan data dikeluarkan oleh Humas BUMN. "Ini Inisial anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN." Bunyi kutipan sandek yang dikirim oleh nomer +62812XXXXXXXX

Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Hilmi membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. "Saya kaget soalnya tidak merasa keluarkan itu," ujarnya .

sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/509096ef20d719657700012a/sms-dpr-pemeras-disebar-dahlan-menjawab/

Read More

7 Modus Jaring Upeti ala Politikus

TEMPO.CO, Jakarta - Isu upeti bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat disuarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan pekan lalu. Tudingan itu bukan isapan jempol. Sejumlah sumber Tempo membeberkan trik politikus Senayan berikut beberapa kasus yang menjerat mereka.1. Dalih memperlancar rapat dengar pendapat
Seorang pejabat mengungkapkan, saat rapat dengar pendapat di DPR, perusahaan BUMN minimal menyediakan Rp 1,5 miliar. Fulus ini bisa meningkat puluhan miliar rupiah bila ingin rapat berjalan lancar.

2. Meminta jatah jabatan
Partai politik melalui anggotanya di Senayan ditengarai sering bergerilya untuk mendudukkan orangnya sebagai anggota direksi atau komisaris pada sejumlah badan usaha milik negara.

3. Meminta jatah keuntungan
Politikus di Senayan diduga biasa meminta margin (bagian keuntungan) kepada BUMN. Margin tersebut umumnya diambil dari penjualan barang yang mendapat subsidi.

4. Jatah kuota haji
Sejumlah politikus Senayan diduga lazim meminta kuota haji yang tidak terserap. Biasanya, jatah yang diambil adalah milik anggota jemaah yang batal berangkat, yang seharusnya diberikan kepada jemaah daftar tunggu.5. Uang pelayanan
Uang pelayanan atau saku diberikan saat pembahasan anggaran berlangsung di hotel. Besarnya uang saku bagi politikus ini tergantung jumlah hari menginap dan fasilitas penunjang, seperti main golf.

6. Alasan sebagai uang jasa
Politikus Senayan merasa perlu mendapat uang jasa atas pembahasan suatu anggaran. Contohnya, pembahasan dana percepatan infrastruktur daerah, yang menjerat anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati. Ia divonis 6 tahun penjara karena menerima fee Rp 6,25 miliar.

Poilitikus Senayan juga cakap dalam mengatur proyek. Contohnya, kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran, Zulkarnaen Djabar. Ia disangka menerima suap Rp 4 miliar.

7. Uang terima kasih
Uang terima kasih pernah diterima politikus Senayan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada 2004. Perkara suap cek pelawat ini menjerat 29 anggota DPR.Menanggapi pernyataan Dahlan, Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Airlangga Hartanto menegaskan tidak ada pelicin kepada anggota DPR. Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tersinggung oleh pernyataan Dahlan. "Kalau menyebut oknum tidak apa-apa, tetapi ini kan disebutnya anggota," ujarnya.


sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/508e0a520c75b41242000000

Read More

Terharu dengan Kisah Kurban Mak Yati, Mensos Beri Modal Usaha Rp 5 Juta

Kisah Mak Yati, pemulung yang menabung selama tiga tahun untuk berkurban dua ekor kambing saat Idul Adha sampai juga di telinga Mensos Salim Segaf Al Djufri. Bagi Mensos, apa yang dilakukan Mak Yati adalah sebuah contoh usaha perbaikan masalah sosial.

Begitu mendengar kisah tersebut kemarin, Salim Segaf langsung memerintahkan stafnya untuk menelusuri keberadaan Yati. Hingga akhirnya pada Minggu (28/10) pagi ini, politisi PKS itu berhasil bertemu di kediaman Yati di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Beliau nggak cukup hanya dengar laporan, lalu ingin bertemu," kata Kepala humas Kemensos, Sapto Waluyo, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (28/10/2012).

Saat pertemuan di rumah sederhana Mak Yati, Salim sempat berbincang-bincang soal maksud kedatangannya. Saat itu, Salim menyampaikan bahwa Mak Yati adalah simbol perbaikan sosial. Di saat kondisinya yang sulit, dia masih bisa membantu masyarakat lain lewat kurban.

"Pas ngobrol, sempat terharu. Mak Yati menangis dan Pak Menteri pun ikut hanyut," terang Sapto.

Karena Yati dianggap sebagai contoh baik, Mensos pun memberi 'hadiah' berupa modal usaha ekonomi produksi sebesar Rp 5 juta. Mak Yati bisa menggunakan uang tersebut untuk awal membuat usaha baru, tidak lagi menjadi pemulung seperti saat ini.

"Apalagi kan beliau juga sudah cukup tua, dan kerjanya bisa membahayakan juga," sambungnya.

Tidak hanya itu, Salim juga menawarkan Mak Yati kemudahan untuk kembali ke kampungnya di Pasuruan, Jawa Timur. Bila bersedia, wanita berusia 65 tahun itu bisa mencari kehidupan baru di kampungnya setelah 40 tahun di Jakarta.

"Kita bisa mendorong untuk memafisilitasi, hingga membantu dicarikan kerjaan," tambah Sapto.

Mendapat tawaran ini, Mak Yati pun setuju. Dia bahkan menangis terharu karena tak pernah menyangka dikunjungi menteri.

"Semuanya terharu tadi melihat peristiwa ini. Mak Yati ini potensi, karena walau kondisi sulit tapi bisa mengumpulkan dana untuk kurban," ceritanya.

Mak Yati dan suaminya berkurban dua kambing pada hari raya Idul Adha 26 Oktober lalu. Keduanya mengumpulkan dana untuk membeli kambing sejak tiga tahun silam dari hasil mengumpulkan botol bekas dan barang lainnya. Kisah keduanya membuat haru para pengurus masjid.


(mad/fjp)


sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/28/135930/2074286/10/terharu-dengan-kisah-kurban-mak-yati-mensos-beri-modal-usaha-rp-5-juta

Read More

Muhaimin Iskandar: Kampus di Indonesia Ketinggalan Zaman, Bisanya hasilkan Penganggur

Menakertrans, Muhaimin Iskandar

Kampus di Indonesia Ketinggalan Zaman
Selasa, 23 Oktober 2012 00:05 WIB

Jumlah sarjana yang menganggur di Indonesiaterus meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, awal tahun 2006 jumlah sarjana yang belum bekerja mencapai 385.400 orang. Tahun 2011 jumlahnya diperkirakan telah melebihi angka satu juta orang. Hal ini mengingat setiap tahunnyaIndonesiamemproduksi sekitar 300.000 sarjana dari sekitar 2.900 perguruan tinggi. “Jumlahnya mungkin sudah sekitar 11,78 persen dari total angka pengangguran di Indonesia,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A Muhaimin Iskandar, di Jakarta.

Menurut Muhaimin, kondisi ini sangat ironi. Pasalnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lain, yakni 20 persen dari total anggaran APBN. “Tetapi istilah pengangguran intelektual masih kerap kita dengar, bahkan cenderung terus meningkat,” ujarnya.
Dibandingkan dengan zaman orde baru, ketika Menteri Pendidikan Fuad Hasan menerapkan sistem link and match, kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Dulu, jumlah pengangguran tinggi karena Indonesia kurang orang-orang yang terdidik, tetapi sekarang jumlah pendidikan tinggi semakin banyak, pengangguran juga semakin tinggi. Dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, masih terlalu jauh. “Karena itu kampus semestinya harus kembali ke basic, yakni mendidik mahasiswa untuk memiliki keterampilan di luar kemampuan utamanya sebagai intelektual. Sehingga ketika lulus nanti, mereka siap memasuki dunia kerja,” kata Muhaimin.

Menakertrans melihat, perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada sekarang masih kurang memberi ruang kepada mahasiswa untuk memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kampus masih cenderung mencetak mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi, tetapi sulit diserap oleh pasar kerja. Sementara yang diperlukan dunia kerja tidak hanya intelektual tinggi, tetapi juga keterampilan praktis. “Jadi tolong kampus dijadikan tempat pencetak sarjana-sarjana pintar dan tenaga kerja yang siap pakai. Dengan demikian, kampus tidak lagi menjadi penyumbang tingginya angka pengangguran di Indonesia,” ujarnya.


sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/5085edfa5a2acfc76b00000a

Read More

5 Kisah penyamaran presiden dan wapres jadi rakyat biasa

Selama 8 tahun menjadi kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jarang melakukan penyamaran (incognito). Setiap menggelar acara di tempat umum, Presiden SBY selalu dikawal oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dan agenda sudah terjadwal sebelumnya. Minggu lalu, Presiden SBY bersama keluarga berlaku seperti rakyat biasa dengan wisata ke Monas.
 
Menyamar sebagai rakyat biasa sudah sering dilakukan oleh presiden, wakil presiden, begitu juga seorang raja Jawa. Bung Karno misalnya, sering ngobrol dengan rakyat tanpa memperkenalkan siapa dirinya. Pak Harto pun tak segan tidur di rumah penduduk. Dari sana dia bisa mengetahui keadaan masyarakat dan apa saja yang dibutuhkan rakyat. Berikut beberapa penyamaran presiden dan wakil presiden:

1. Bung Karno

Seperti dikisahkan oleh Mangil Martowidjojo, mantan Komandan Detasemen Kawal Pribadi, dalam buku Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, Sang Proklamator sering menyamar sebagai rakyat biasa.

Saat di Yogyakarta, Bung Karno dan Ibu Fatmawati terkadang jalan-jalan keluar masuk desa. Dari Istana Gedung Agung mereka naik mobil lantas di desa atau sawah, mobil diparkir di pinggir jalan dan ditunggu oleh sopir pribadi. Saat berjalan kaki masuk keluar kampung dan meninjau persawahan, Bung Karno dan Ibu Fatmawati dikawal seorang polisi pengawal.

Ketika sedang berjalan kaki dan melihat ada cacing merayap di tengah jalan, BK memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan cacing itu ke sawah. Ada anggota polisi pengawal merasa jijik memegang cacing, dengan cepat BK memegang cacing kepanasan itu dan memasukkannya ke sawah.

Bung Karno juga sering berbincang dengan rakyat jelata, di kampung maupun di tengah sawah. Rakyat yang dia ajak ngobrol kelihatan gembira.

Keluar dari istana secara incognito sering dilakukan. Suatu hari Bung Karno berkata pada Mangil, “Yo, Mangil. Bapak ingin keluar sebentar. Bapak ingin melihat umpyeke wong golek pangan di Jakarta (Bapak ingin melihat kesibukan orang mencari rejeki di Jakarta).”

Bung Karno bisa pergi ke daerah Senen, jalan mendekati gerbong kereta api yang ditempati orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dia bercakap-cakap dengan para gelandangan itu. Ada seorang perempuan yang berkata keras, “Lo, itu ‘kan suara Bapak! Itu Bapak, ya?” Karuan saja, sekitar tempat itu penuh dengan orang. Mangil langsung membawa Bung Karno pergi.

2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sultan Hamengku Buwono IX terkenal merakyat. Banyak kisah menarik yang terjadi antara Sultan dan masyarakat Yogyakarta. Sultan bahkan membuat seorang wanita pedagang beras pingsan.

Hal ini pernah disaksikan langsung oleh SK Trimurti, istri dari Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi. Dalam buku 'Takhta Untuk Rakyat' wanita yang merupakan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu menceritakan bagaimana dirinya mengalami langsung sikap ringan tangan Sultan.

Kejadiannya berlangsung pada tahun 1946, ketika pemerintah Republik Indonesia pindah ke Jogjakarta. Saat itu, Trimurti dari Jalan Malioboro ke utara menuju ke rumahnya di Jalan Pakuningratan (Utara Tugu). Dia penasaran dengan kerumunan yang ada. Setelah ditanyakan, ternyata ada wanita pedagang yang jatuh pingsan di depan pasar. Ternyata yang membuat warga berkerumun bukan karena wanita yang jatuh pingsan di pasar, melainkan penyebab wanita itu jatuh pingsan.




Ceritanya berawal ketika wanita pedagang beras ini memberhentikan jip untuk menumpang ke pasar Kranggan.

Setelah sampai di Pasar Kranggan, sang pedagang wanita ini meminta sang sopir untuk menurunkan semua dagangannya. Setelah selesai dan bersiap untuk membayar jasa, dengan halus, sang sopir menolak pemberian itu. Dengan nada emosi, wanita pedagang ini mengatakan kepada sang sopir, apakah uang yang diberikannya kurang. Tetapi tanpa berkata apapun sang sopir berlalu menuju ke arah selatan.

Seusai kejadian itu, seorang polisi datang menghampiri dan bertanya kepada pedagang wanita itu. "Apakah mbakyu tahu, siapa sopir tadi?" tanya polisi.

"Sopir ya sopir. Habis perkara! Saya tidak perlu tahu namanya. Memang sopir satu ini agak aneh." jawab sang wanita dengan nada emosi.

"Kalau mbakyu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, raja di Ngayogyakarta ini." jawab sang polisi.

wanita pedagang itu pingsan setelah mengetahui sopir yang dimarahinya karena menolak menerima uang imbalan dan membantunya menaikan dan menurunkan barang dagangan, adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Sultan yang gemar menyetir sendiri ini memang senang memberikan tumpangan. Berkali-kali orang yang mau nunut alias numpang terkejut karena yang ditumpanginya adalah mobil Sultan Yogyakarta sekaligus menteri negara. Sultan sendiri cuek-cuek saja. Dia malah senang bisa membantu masyarakat.

3. Pak Harto

Presiden kedua RI Soeharto sering melakukan incognito atau penyamaran. Pak Harto blusukan keliling daerah terpencil untuk melihat hasil-hasil pembangunan.

Biasanya saat melakukan kunjungan tidak resmi tersebut, Soeharto hanya ditemani ajudan, satu atau dua pengawal dan dokter pribadi. Hal ini dikisahkan mantan ajudan Soeharto yang akhirnya menjadi Wapres Jenderal (Purn) Try Soetrisno.

"Pak Harto selalu melakukan incognito. Pak Harto selalu berpesan tidak boleh ada satu pun yang tahu kalau Pak Harto mau melakukan incognito," ujar Try dalam buku Pak Harto, The Untold Stories.

Saat menyamar, Pak Harto selalu membawa makanan sendiri. Makanan itu dimasak oleh Ibu Tien Soeharto. Menunya sederhana sambal teri dan kering tempe. Soeharto selalu makan bersama ajudan dan pengawalnya.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Minggu (21/10) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga menghabiskan akhir pekan dengan berwisata di Monas. SBY menyamar agar tak dikenali oleh masyarakat. Dia mengajak cucunya Almira Tunggaldewi keliling Monumen Nasional (Monas).

"Jalan-jalan di Monas. Incognito (menyamar) sama cucu beliau," kata Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha, Senin (21/10).

SBY mengaku senang mengunjungi Monas secara langsung. SBY sempat menyaksikan beberapa obyek wisata di sekitar Monas. Tapi SBY berharap pengelolaan Monas dibenahi. "Beliau berharap Monas dikelola lebih baik lagi. Kan Monas sudah baik jadi lebih baik lagi," kata Julian.

Dalam foto yang diterima merdeka.com dari Biro Pers dan Media Istana Kepresienan, tampak Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, Aira, Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri dan anaknya, Aira tampak berjalan kaki. Ibas dan istrinya juga tampak hadir. Semuanya menggunakan kacamata hitam biar tak dikenali warga.

5. Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah membikin repot Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Suatu hari di akhir pekan, JK yang waktu itu masih menjadi wakil presiden rupanya ingin jalan-jalan pagi di Taman Suropati.

Taman itu tidak jauh dari rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Letaknya hanya beberapa meter. JK waktu itu ingin mengajak cucunya jalan-jalan pagi hari.

Untuk menghindari Paspampres, JK tidak lewat depan rumah. Tentu saja, depan rumah dinasnya ada penjagaan ketat dari Paspampres. JK memilih keluar lewat pintu samping rumah bersama cucunya.

JK akhirnya 'lolos' dari pengawasan Paspampres. Dia kemudian berjalan ke Taman Suropati. Di taman saat itu, sedang ramai ada acara pagi. Ya, sebuah stasiun televisi swasta sedang mengadakan acara hiburan di sana.



Sekilas tidak banyak mengenal JK. Beberapa orang berpapasan dengan JK juga tidak menegur. Penyamaran JK baru ketahuan saat sedang duduk dengan seorang bapak yang sedang membaca koran.

"Sedang baca koran Pak," tanya JK. Saat itu seorang bapak yang ditanya langsung menengok. Bapak itu kaget bukan kepalang, ternyata orang menyapanya adalah seorang wakil presiden.

Suasana di sana langsung heboh. Kamera televisi pun langsung menyorot JK. Sementara masyarakat yang berada di Taman Suropati langsung mengerumuni JK.

Suasana heboh ini langsung terdengar oleh Paspampres. Pasukan khusus ini langsung berlari menuju Taman Suropati untuk kembali mengawal JK. Karena demi keamanan, JK akhirnya kembali lagi ke rumah dinasnya.

sumber :http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-penyamaran-presiden-dan-wapres-jadi-rakyat-biasa.html

Read More

Setahun Dahlan Iskan, Anggota DPR: Pencitraan Mulu & Mau Gosok WC

Tak terasa sudah setahun Menteri BUMN Dahlan menduduki kursi nomor satu di Kementerian BUMN. Banyak penilaian terhadap menteri fenomenal ini, salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

Politisi PDIP ini menilai selama kepemimpinan Dahlan di BUMN, banyak persoalan di tubuh perusahaan pelat merah yang belum dituntaskan.
 

"Sekarang Kementerian BUMN tidak punya blue print step by step yang dilakukan untuk IPO, PMN, privatisasi, rights issue, mana blue printnya? Mereka hanya reaktif. Keinginan kita, persoalan BUMN dari yang mendasar dirumuskan," kata Aria kepada detikFinance, Rabu (24/10/2012).

Tingginya persaingan bisnis dan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan pelat merah dalam membangun negeri ini, papar Aria diperlukan pembentukan budaya kerja yang diletakkan oleh Menteri BUMN.

"Ini kerja berat Menteri BUMN merubah corporate culture dari mental pegawai menjadi entrepreneur tapi ini yang tidak dirubah. Holdingisasi itu perlu untuk merubah value sehingga membentuk GCG," tambahnya.

Aria mengaku sangat bingung tentang aktivitas Dahlan selama 1 tahun yang dinilainya banyak tidak nyambung dengan tugasnya sebagai menteri BUMN.

"Saya nggak mengerti Menteri BUMN mau apa? Pencitraan mulu. Kamar mandi bandara tetap jelek, kereta api yang tetap macet, itu nggak salah. Menteri BUMN mana? Kita butuh menteri BUMN yang baik bukan Dahlan yang baik," sebutnya.

Komentar kerasnya, tambah Aria, tidak didasarkan pada sentimen pribadi tetapi dirinya memiliki kewajiban menilai dan mengawasi kinerja Menteri BUMN sebagai mitra dari Komisi VI DPR.

"Kinerja setahun dia nggak ada apa, nggak ada success story, Dia baik, menggosok WC bandara, tapi saya liat kinerja Menteri BUMN secara keseluruhan. Telkomsel kalah dan dipailitkan, mana Menterinya?," pungkasnya.
sumber :http://finance.detik.com/read/2012/10/24/163030/2071929/4/setahun-dahlan-iskan-anggota-dpr-pencitraan-mulu-mau-gosok-wc?991104topnews

Read More

Inilah 6 Sandi Koruptor Untuk Mengelabui KPK

Tidak mudah untuk menangkap seorang koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa harus memeras otak dan menggunakan berbagai cara untuk menjerat seorang koruptor.

6 Sandi koruptor untuk mengelabui KPK

Salah satu alat yang menjadi andalan KPK adalah menyadap. Cara ini cukup ampuh untuk mengungkap kasus korupsi. Dari sini, KPK bisa leluasa menyelidiki sebuah kasus. Apalagi hasil penyadapan pun bisa dijadikan alat bukti di persidangan.

Selain lewat penyadapan, KPK juga pernah mengungkap sebuah kasus korupsi lewat blackberry. Dari alat pintar itu, KPK bisa mengembangkan penyidikan. Contohnya kasus Angelina Sondakh.

Dalam perjalanannya menangani kasus, KPK kerap kali menemukan sandi-sandi atau kode tertentu yang digunakan oleh seorang koruptor dalam melakukan transaksi. Ada beberapa sandi untuk mengelabui KPK? Apa saja?

1. PENGAJIAN
Berbagai cara dilakukan oleh seorang koruptor untuk mengelabui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar tidak terendus aksinya, biasanya koruptor mempunyai sandi tertentu agar tidak tercium oleh KPK.

Tetapi KPK tidak kehilangan akal. Saat melakukan penyadapan, KPK sudah mencurigai sandi-sandi tertentu yang digunakan oleh koruptor.

Seperti modus bertemu di pengajian. Istilah pengajian yang selama ini dikenal adalah menghadiri acara keagamaan. Namun bagi seorang koruptor, bertemu di pengajian adalah di hotel untuk melakukan transaksi.

"Nanti ketemu di pengajian ya," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat berceramah di depan ribuan umat Islam di Gedung Majelis Tafsir Al Quran Solo Jawa Tengah Minggu (21/10).

Busyro mengetahui hal itu saat penyidik KPK melakukan penyadapan kepada koruptor yang tengah dibidik. Dari situ, KPK mengetahui percakapan antara koruptor dengan rekannya.

Anehnya lagi, saat hendak bertemu dan menyanggupi akan melakukan pertemuan malah bilang Insya Allah. "Ini tentu penghinaan bagi umat Islam," kata Busyro.

2. KETUA BESAR
Istilah ini sudah lama terdengar. Beberapa waktu lalu istilah ini ramai lagi saat staf pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dua pekan lalu.

Rosa akhirnya buka mulut. Istilah Ketua Besar merujuk kepada nama Ucok. Nama Ucok itu rupanya hanya panggilan saja. Beberapa orang menyebut, Ketua Besar mengarah kepada Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Mirwan Amir.

Soal tudingan ini, Mirwan pernah membantahnya. "Saya enggak kenal siapa itu (Ucok). Nama saya Mirwan Amir," kata Mirwan.

3. APEL MALANG DAN APEL WASHINGTON
Sandi Apel Malang dan Apel Washington ini muncul dalam transkrip blackberry messenger (BBM) antara Angelina Sondakh dengan Rosa. Rupanya, istilah Apel Malang adalah untuk menyebut rupiah, sedang Apel Washington untuk dolar Amerika.

"Tugas aku kalo diminta Ketua Besar harus menyediakan, soalnya apelnya beda rasanya, asli malang jadi ga ada duanya. Huahaaaa, jadi kalo boleh disediakan apel malang yang seger ya, kalo ketua besar kenyang kita khan enak." tulis Angie kepada Rosa.

4. PELUMAS DAN SEMANGKA
Sandi atau kode ini masih digunakan oleh orang yang sama, yaitu Angie dengan Rosa. Lalu apa arti pelumas dan semangka?

Saat menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin waktu itu, Rossa mengatakan, istilah pelumas artinya uang, sedangkan semangka mengarah kepada permintaan dana.

Menurut Rosa, istilah itu sengaja diciptakan oleh Angie. "Istilah itu Angelina Sondakh yang bilang. Katanya biar tidak terlalu vulgar," tutur Rosa.

5. KIAI, USTAZ DAN PESANTREN
Untuk kata seperti Kiai, ustaz dan pesantren sebenarnya tidak patut digunakan dalam transaksi melakukan korupsi. Majalah Tempo pernah mengungkap istilah-istilah tersebut.

Istilah itu muncul saat KPK melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Dalam percakapan antara Fahd A. Rafiq, dan Dendy Prasetya, Fahd kerap menitip pesan kepada Dendy seperti, Itu jatah ustaz dan pesantren, jangan diutak-atik. Pada kesempatan lain, Fahd berpesan, Apakah kaveling untuk kiai sudah disediakan?

Istilah kiai, ustaz, dan pesantren, diduga merupakan sandi bagi para penerima dana hasil proyek tersebut. Kiai merujuk pada para politikus di Senayan, ustaz untuk para pejabat di Kementerian Agama, sedangkan pesantren untuk partai politik.

6. MERAH, BIRU DAN KUNING
Kalau istilah ini muncul dalam kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Warna seperti merah, biru, dan kuning, atau kode K atau P, P1, P2, P3, dan P4.

Kode-kode tersebut ditulis untuk membedakan penerima jatah DPID untuk para pimpinan banggar DPR. Hal tersebut diketahui dari penyitaan laptop milik staf badan anggaran, Nando, saat KPK menggeledah ruang kerjanya di DPR.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Tamsil Linrung yang bersaksi untuk Wa Ode, mengakui adanya penggunaan kode tertentu di Banggar. Saat itu, Tamsil mengungkap bahwa kode-kode tersebut diurus oleh Nando selaku staf Banggar di DPR.

"Ada kode-kode untuk memudahkan bahwa ini (usulan penerima alokasi DPID) dari fraksi ini, ini (usulan) dari komisi ini," ujarnya.

sumber : http://zamrudhijau.blogspot.com/2012/10/inilah-6-sandi-koruptor-untuk.html

Read More

Presiden Pertama Yang Menolak Gaji Di Dunia

FERNANDO LUGO MENDEZ bukan konglomerat atau politisi bergelimang uang. Mantan uskup ini hanya pekerja sosial yang kere. Tapi sungguh tak disangka, penganut sosialisme yang mendalami ajaran Pancasila ini malah menolak mendapat gaji selaku Presiden Paraguay, yang diumumkannya pada malam sebelum pelantikannya, Jumat, 16 Agustus lalu. Keputusan Lugo ini adalah keajaiban terbesar di dunia politik, sepanjang sejarah demokrasi di jagat raya ini. Sendirian dia melawan arus besar yang berlaku di semua negara, termasuk di AS, di mana jabatan presiden memberikan privilese serta kesempatan memperkaya diri dan kelompok. Keputusan Lugo yang mencengangkan itu disambut gembira oleh ribuan pendukungnya. Namun, Presiden Ekuador Rafael Correa mengingatkan dengan cemas,”Begitu Lugo mulai mengubah berbagai hal, serangan akan dimulai.” Serangan dimaksud bakal berasal dari kalangan kapitalis, termasuk kekuatan politik yang berkiblat ke AS. Bukanlah kebetulan jika semua pemimpin sosialis Amerika Latin hadir dalam acara pelantikan Fernando Lugo, yang berlangsung sederhana di ibukota Asuncion.. Mereka dipersatukan oleh semangat anti-Amerika Serikat, atau setidak-tidaknya berani melawan dan mengatakan TIDAK terhadap negara adi kuasa itu. Sebaliknya negara-negara yang dipimpin para politisi konservatif yang pro Amerika, yaitu Meksiko, Kolumbia, Peru, hanya mengirim utusan. Para presiden beraliran sosialis yang hadir dalam pelantikan “presiden kaum miskin” itu antara lain Hugo Chavez dari Venezuela, Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Cili), Evo Morales (Bolivia), dan Rafael Correa (Ekuador). Kehadiran mereka membuat acara pelantikan tersebut menjadi semacam perayaan kebangkitan sosialisme gaya baru di bumi Amerika Latin. Fernando Lugo, 56 tahun, memenangkan pemilu presiden Paraguay pada April lalu. Sebelumnya dia bekerja sebagai uskup Katolik di wilayah-wilayah miskin negara yang bertetangga dengan Brasil, Argentina, dan Bolivia itu. Dia mendapat izin cuti sementara dari Vatikan, memenangkan pemilu, dan menjadi uskup pertama di dunia yang berhasil memenangkan pemilihan presiden. Gaji presiden Paraguay lebih kecil dibanding gaji anggota DPR-RI TAHUKAH Anda berapa gaji seorang presiden di Paraguay ? Menurut kantor berita Associated Press, gaji presiden Paraguay adalah sebesar 4.000 dolar AS atau sekitar Rp.37 juta per bulan. Sangat kecil dibandingkan gaji anggota DPR-RI, yaitu sebesar Rp.49 juta per bulan. Dan makin kecil lagi dibandingkan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar Rp.150 juta per bulan. Dengan menolak mendapat gaji, pengagum pemikiran Bung Karno ini akan benar-benar menjadi relawan di tampuk kekuasaan Paraguay. Lugo akan menjadi satu-satunya pimpinan negara di dunia yang murni volunteer alias bekerja tanpa mendapat upah. Luar biasa! Memang, dia naik ke puncak kekuasaan di negara itu, berkat dukungan kaum miskin, terutama para petani tanpa tanah dan serikat buruh. Mungkin keputusannya itu adalah wujud solidaritas paling nyata kepada kalangan miskin, yang mencapai 35,6 persen dari total populasi. Tindakan mulia Fernando Lugo ini cocok betul dengan semboyan kampanye Sutrisno Bachir : karena hidup adalah perbuatan. Sekarang giliran Sutrisno dan para pemimpin Indonesia lainnya untuk mencontoh tindakan nyata Lugo : karena hidup adalah perbuatan nyata ! Hidup adalah melayani… Petani tak memiliki tanah PARAGUAY adalah negara paling miskin di kawasan Amerika Latin. Pendapatan utama negara ini bersumber dari produk-produk pertanian, terutama kedelai dan produk turunannya yang menyumbang lebih dari setengah hasil ekspornya, yang pada tahun 2007 tercatat 2.390 juta dolar AS. Tingkat pertumbuhan ekonominya sebenarnya cukup bagus, yaitu 6,4 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk “hanya” 6,5 juta jiwa, negara dengan luas wilayah 406.762 km persegi ini seharusnya bisa memakmurkan rakyatnya. Namun karena negara salah urus; sempat dikuasai oleh kediktatoran selama 39 tahun, korupsi dan nepotisme merajalela, dan lebih dari sepertiga penduduknya adalah petani tanpa tanah; maka label negara termiskin di kawasan itu terpaksa disandangnya. Cobaan di hari pertama berkuasa : obat dan BBM menghilang dari pasar KEMENANGAN Lugo yang mengejutkan telah mengakhiri dominasi Partai Colorado selama 61 tahun di negeri yang cantik itu. Tapi bukan tidak mungkin, “Golkar”-nya Paraguay itu akan kembali berkuasa, jika pemerintahan koalisi yang dipimpin Lugo gagal meredam anarkisme yang timbul akibat euforia di kalangan petani miskin. Segera setelah memastikan Lugo menang dalam pemilu, para petani tanpa tanah langsung menyerobot tanah-tanah pertanian yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Pada saat yang sama pememerintahan Lugo yang baru berusia sehari sudah langsung digoyang oleh para kapitalis, dengan cara menimbun BBM yang mengakibatkan barang vital itu menghilang dari pasar. Obat-obatan juga raib dari rak-rak apotik. Ini bisa menimbulkan krisis.

 

sumber : http://gugelroom.com/presiden-pertama-yang-menolak-gaji-di-dunia/

Read More

Hari.Ini.Jokowi.Kunjungi.Permukiman.Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Selasa (16/10/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengunjungi dan meninjau kawasan permukiman kumuh di Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Eko Hariadi.

"Iya, betul meninjau permukiman kumuh. Rencananya pertama nanti mau rapat dulu di Balaikota sebentar," kata Eko kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2012) pagi.

Menurut rencana, kawasan pertama yang akan dikunjungi Jokowi adalah daerah Pademangan Barat dan Pademangan Timur. "Setelah rapat ke Pademangan, tapi nanti kemungkinan bisa berubah lagi jadwalnya," kata Eko.

Selanjutnya, Eko mengatakan, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak akan ikut rombongan Jokowi meninjau permukiman. Namun, ia akan meninjau bersama para kepala dinas. "Nanti ada Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan," kata Eko.

Berikut agenda sementara Jokowi hari ini:
Pukul 08.30 - 09.30 WIB: Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat
Pukul 10.00 - 11.00 WIB: Tanah Tinggi Kota Paris
Pukul 11.30 - 13.00 WIB: Bukit Duri Pinggir Kali Ciliwung
Pukul 14.00 WIB: Balaikota DKI

====================================
semoga pakde tetep konsisten ya melakukan hal ini . terus berkeliling kampung untuk mengecek keadaaan yang sesungguhnya dan memekirkan cara untuk membenahinya ketimbang gubernur terdahulu yang sering nerima laporan asal bapak senang


sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16965249

Read More

Jokowi: Tak Ada Program 100 Harian

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak punya program 100 hari layaknya pemimpin kebanyakan. Ia menegaskan akan segera bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta yang kini menjadi tanggung jawabnya.

"Nggak ada 100 harian. Yang ada kerja cepat, selesaikan. Bukan budaya kita. Yang penting cepat," ujar Jokowi, di Balaikota DKI, Senin (15/10/2012).

Dia menjelaskan, kerja cepat yang dilakukan adalah pemberian kartu sehat. Menurut dia, itu yang dibutuhkan warga saat ini dengan ccepat. "Yang akan segera buat kartu Jakarta sehat, segera didistrubusikan. Besok (berkunjung) ke kampung kumuh," katanya.




Jokowi melanjutkan, kini APBD sudah diketok dengan rincian anggaran yang sudah terprogram. Sehingga, dana itu sudah masuk dalam program-program itu. Namun, sisa APBD yang ada akan digunakan untuk program cepat tersebut. "Kita lihat sisa APBD berapa dan mana yang bisa digunakan untuk itu," katanya.

Selain itu, Jokowi juga percaya dengan SDM yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Tinggal bagaimana memanagerial SDM tersebut. "Birokrasi nggak masalah, SDM kita pintar-pintar. Kita tinggal kenalan saja. Saya tidak ragu dengan organisasi yang saya punyai, ini soal manajemennya saja. Saya optimistis bisa melakukan itu," tandasnya.[bay]

sumber :http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1916141/jokowi-tak-ada-program-100-harian

Read More

15/10/2012 - Hari Ini, Jakarta Punya Gubernur Baru

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Senin, (15/10/2012), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Periode 2012-2017, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Prosesi pelantikan akan dilaksanakan di Ruang Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi membenarkan perihal pelantikan tersebut. "Iya benar, besok (hari ini, red) pelantikan Pak Jokowi dan Pak Basuki sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru," kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Minggu, (14/10/2012) malam. Dikatakan olehnya, rangkaian acara pelantikan Jokowi-Basuki akan dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.55 WIB. Jokowi dan Basuki akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Seperti yang diketahui, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah memutuskan pelantikan Jokowi-Basuki pada Senin, (15/10/2012). Setelah pelantikan, menurut Eko, Jokowi dan Basuki akan menuju Panggung Rakyat di halaman depan DPRD DKI yang diperkirakan akan dipadati oleh ribuan pendukungnya. Untuk pelantikan ini, sudah sebanyak dua ribu undangan juga telah disebarkan pada tamu undangan, di antaranya mantan Gubernur Fauzi Bowo, dan pengurus partai di tingkat provinsi. Namun, hanya sekitar 827 undangan yang dapat masuk kedalam ruang sidang Paripurna dimana tempat pelantika berlangsung. Maka dari itu, untuk mengakomodir para undangan yang berada di luar ruang paripurna, DPRD menyediakan tiga unit plasma televisi yang diletakan di lobi dan lantai 3 gedung DPRD DKI Jakarta. Sementara itu, untuk keamanan pelantikan Jokowi-Basuki, telah dipersiapkan sebanyak 2004 personil. Petugas yang dikerahkan yakni 1.134 personil dari Polda Metro Jaya, 300 personil dari Polres Jakarta Pusat dan 570 personil dari Satpol PP DKI. Selain itu, anggaran yang digelontorkan untuk Pelantikan Jokowi-Basuki ini sekitar Rp 499.407.000. Alokasi dana pelantikan Gubernur DKI terpilih awalnya dianggarkan Rp 822 juta dalam APBD 2012. Kemudian meningkat menjadi Rp 1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2012. Selanjutnya, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 622.000.000 dan kembali dipangkas menjadi Rp 499.407.000 setelah melalui berbagai pembahasan dengan berbagai pihak. Adapun biaya untuk menampilkan beberapa pentas seni khas busaya Betawi yang semula akan dipangkas akan tetap ditampilkan. Salah satunya adalah Keroncong Tugu yang ditaksir memerlukan biaya sebesar RP 20 juta. Seperti yang diketahui, Jokowi-Basuki yang merupakan besutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua dan mengungguli pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Jokowi-Basuki akan menggantikan posisi jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Fauzi Bowo bersama Prijanto.

Jokowi Juga Akan Disambut Pendekar Palang Pintu

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Seusai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, Joko Widodo juga akan diterima di Balaikota DKI. Balaikota DKI adalah kantor tempat bekerja Gubernur DKI. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi, mengatakan, seusai Jokowi sah menjadi Gubernur DKI, ia akan diterima di Balaikota DKI dengan tradisi khas Betawi, yaitu pendekar palang pintu. "Nanti Bapak akan melakukan proses "palang pintu", tarian palang pintu dengan tradisi Betawi, sebagai tanda telah diterima di Balaikota DKI," kata Eko, kepada Kompas.com, Minggu, (14/10/2012) malam. Menurut rencana, tradisi palang pintu itu akan dilaksanakan oleh Jokowi, seusai ia dilantik menjadi Gubernur DKI dan seusai Jokowi memberikan salam kepada para pendukungnya di Panggung Rakyat yang berada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. "Sekitar pukul 13.00 WIB siang," kata Eko. Tradisi tarian palang pintu ini merupakan kebudayaan khas Betawi. Biasanya, tradisi tarian oleh pendekar-pendekar Betawi ini digelar sebelum acara pernikahan. Tradisi ini telah menjadi ritual wajib bagi masyarakat Betawi dan berisi adu silat antara jagoan kedua mempelai. Kedua pendekar mengeluarkan jurusnya masing-masing. Dalam tradisi ini, pendekar dari mempelai pria harus memenangkan 'duel' tersebut. "Rencananya dilaksanakan di halaman Balaikota ya, nanti ceritanya pendekar dari Pak Jokowi yang menang, sehingga bisa masuk ke Balaikota, kurang lebih seperti itu. Saya juga kurang tahu detailnya," ujar Eko. Seperti diberitakan, Jokowi bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 pada Senin (15/10/2012). Acara pelantikan direncanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai 12.55 WIB. Jokowi-Basuki akan langsung dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Mantap pakdhe, selamat yo ..
Banyak PR pakdhe, janji segudang tak dongakno kabul semua.

sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16944546

Read More

Gaji Penyidik KPK 4 Kali Lebih Banyak dari Polri

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, menyatakan bahwa gaji polisi yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi lebih besar empat kali lipat. Akan tetapi, perbedaan ini tidak menjadi daya tarik anggota polisi untuk keluar dari kepolisian.

"Lebih besar 400 persen, tapi hanya oknum saja yang pindah karena alasan gaji, sebagian besar kembali ke Polri," kata Boy Rafli saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Oktober 2012.

Boy memaparkan, di institusi Polri gaji anggota polisi yang berpangkat Komisaris Polisi sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Sedangkan gaji polisi dengan pangkat yang sama di KPK sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan.

Selain penghasilan, menurut Boy, perbedaan besar juga terjadi pada anggaran operasional penanganan kasus. Di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, anggaran operasional penyidikan hanya sebesar Rp 37 juta per kasus. Berbeda jauh dengan biaya operasional penyidikan di KPK yang besarnya mencapai Rp 300 juta lebih.

"Tapi itu tidak menjadi alasan kami untuk tidak bekerja secara baik. Tidak ada masalah bagi penyidik Polri. Kami tetap jalan," kata Boy.

Meski menyatakan tidak masalah, Boy mengatakan, ada upaya untuk memberikan insentif atau penyamaan penghasilan dan operasional bagi Polri. Langkah ini juga akan semakin membantu Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Isu gaji awalnya dianggap tabu saat terjadi polemik antara KPK dan Polri. Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, adalah orang yang paling sering mengangkat masalah gaji ini.

Pada 5 Oktober 2012, dia pernah mempertanyakan idealisme para penyidik memilih bertahan di KPK. Pada 11 Oktober 2012, ia kembali mengangkat masalah gaji sebagai salah satu alibi banyak anggota polisi yang terlibat kasus korupsi.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/13/063435393

Read More

Oh, Begitu Asal Mulanya Freeport Menjarah di Papua

Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur”. Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat.

Paling menarik, dalam artikelnya Lisa Pease menulis penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967. Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Perpusatakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia. Kandungan biji tembaga yang ada di Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi. Karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak! luar biasa.

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal.

Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan.

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kenndey merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia.

Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C Long juga aktif di Presbysterian Hospital, New York di mana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.

Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai “our local army friend”.

Salah satu bukti adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Setelah Soeharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium.@rudi

Untuk lebih jelas mengetahui sepak terjang Freeport menjarah emas terbesar di Papua dapat dilihat di http://www.realhistoryarchives.com/collections/hidden/freeport-indonesia.htm).

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2012/10/12/oh-begitu-asal-mulanya-freeport-menjarah-di-papua.html

Read More

Inilah Pidato Lengkap SBY soal Konflik KPK-Polri

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait konflik antara KPK dengan Kepolisian Indonesia. Dalam pidato yang dilakukan semalam, Senin (8/10/20112), Presiden menyatakan, masa tugas penyidik Polri yang dipinjamkan ke KPK bisa diperpanjang. Inilah pidato lengkap Presiden SBY soal konflik KPK-Polri.


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia di manapun saudara berada, pada malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang hari-hari terakhir ini menjadi perhatian masyarakat luas. Yaitu perbedaan pandangan atau perselisihan antara pihak Polri dengan pihak KPK di dalam menjalankan tugas bersamanya, menegakkan hukum utamanya memberantas korupsi.

Kemudian dampaknya telah sama-sama kita rasakan. Oleh karena itu, saya pandang perlu sekali lagi untuk memberikan penjelasan pada malam hari ini. Kita masih ingat bahwa dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri, ketika juga ada perbedaan pendapat antara Pak Susno dan Pak Bibit dan Pak Chandra. Sedangkan hari-hari ini situasinya berkembang ke arah yang tidak sehat.

Penjelasan ini juga saya perlukan agar ketika saya harus kembali turun tangan, rakyat bisa mengerti mengapa saya harus melakukan langkah itu. Kita mengetahui bahwa sebenarnya pihak Polri dan KPK berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan itu merujuk pada UU dan MoU, atau nota kesepakatan. Tetapi, tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat. Sungguhpun demikian, saya terus terang sangat berhati-hati jika harus memasuki wilayah di mana KPK sedang bekerja. Mengapa saudara-saudara? Isunya pasti akan menjadi sensitif, dikira presiden mempengaruhi KPK.

Sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya ingin meluruskan karena sejumlah SMS yang saya terima 2 hari lalu sampai hari ini ada yang beranggapan KPK itu di bawah presiden. Tidak. KPK adalah wilyah independen. Lima pimpinan KPK dipilih DPR RI, dan calon-calon kpk itu diseleksi oleh tim independen. Ini saya sampaikan agar tidak ada salah pengertian bahwa KPK-Polri di bawah presiden.

Kemarin Mensesneg telah berikan penjelasan. Penjelasan itu diperlukan karena saya mengikuti kegaduhan di sosial media dan SMS yang masuk ke tempat saya yang seolah-olah presiden diam saja, tidak melakukan apa-apa pada dinamika yang berakhir pada minggu ini.

Saya ingin jelaskan hari ini, tanggal 5 Oktober saya memanggil Kapolri untuk memberikan arahan untuk mengatasi perselisihan polri kpk itu. Pertemuan itu tentu sebelum terjadi insiden 5 Oktober malam hari di KPK. Setelah terjadinya insiden apa yang dilakukan Polri terhadap anggota polisi sebagai komisaris KPK Kompol Novel Baswedan, esoknya saya juga bekerja.

Waktu itu lewat Menko Polhukam saya berikan, ada Kapolri bisa bertemu pada pimpinan KPK pada hari Minggunya. Segera bertemu, agar terjadi solusi yang baik. Tapi tidak bertemu karena pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Oleh karena itu saya setujui atas permintaan mereka karena ada sejumlah hal yang akan disampaikan kepada saya.

Saya tadi pagi juga setuju atas permintaan KPK agar Mensesneg memfasilitasi pertemuan Kapolri dan KPK. Dan alhamdulilah tadi siang saya sendiri telah bertemu dua pimpinan KPK, Abraham dan Bambang Widjojanto, dengan Kapolri didampingi Mensesneg. Pertemuan harus saya katakan berjalan baik dan konstruktif.

Saudara-saudara, penjelasan yang ingin saya sampaikan malah hari ini, saudara-saudara kami rakyat Indonesia bisa memahami duduk persoalan ini dan bisa memahami apa kebijakan, solusi dan tindakan lebih lanjut yang harapan saya bisa dijalankan bersama-sama oleh kepolisian, KPK dan kita semua. Dengan pengantar itu penjelasan ini akan saya sampaikan dalam 4 hal utama.

1. Saya akan merespons apa yang disuarakan akhir-akhir ini, apa tuntutan masyarakat agar presiden mengambil alih persolan ini.

2. Saya akan jelaskan dan sekaligus nanti solusi apa yang saya tempuh berkaitan masalah Polri dan KPK.

3. Ini kesempatan yang baik untuk sampaikan posisi dan pendapat saya terhadap pemikiran untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

4. Saya tutup penjelasan saya malam hari ini dengan lima kesimpulan utama yang juga merupakan solusi dan langkah ke depan yang harus dilaksanakan.

Pertama, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Selama ini saya ambil dalam penegakan hukum. Peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi.
Saya pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009. Tetapi Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden.

Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU. Saudara tahu bahwa kewenangan yang diberikan presiden ada 4, yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR.

Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya. Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya.

Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk ursusan penegakan hukum ini.

Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum. Empat tahun lalu saya membuka antara Jaksa Agung, Polri, dan kembali saya disebut memasuki wilyah yang bukan wilayah saya.

Jika menyangkut sinergi dan koordinasi antara Polri dan KPK dan bahkan Kejaksaan Agung, sudah ada UU yang mengatur baik dalam KUHP, KUHAP maupun UU KPK. Juga sudah ada MoU antara KPK dan Polri dan juga Kejaksaan Agung. Jika MoU yang ada sekarang ini kurang memadai dan kurang tegas, silakan diperbaharui, utamanya mengenai penyidikan dan KPK mengambil alih dan bagaimana caranya mengambil alih itu. Semuanya harus mengarlir dalam UU KPK yang sekarang ini.

Saya ingin masuk dalam inti permasalahan apa yang terjadi KPK dan Polri serta solusi serperti apa yang harus dijalankan. Ada perbedaan pandangan:

1. Pandangan siapa yang menangani persoalan simulator SIM

2. Penanganan personel penyidik KPK dari Polri

3. Insiden tanggal 5 Oktober seputar rencana elemen Polri untuk menegakkan hukum atas seorang perwira polri yang diduga melanggar hukum beberapa tahun lalu.

Tiga hal itulah yang akan saya respons dan solusi jalan keluarnya.
1. Kasus simulator SIM.

Saya ingin jelaskan setlah ada perselisihan KPK-Polri setelah kasus simulator SIM, kepada saya dilaporkan kepada Polri setelah pertemuan Polri-KPK disepakati bahwa Irjen Djoko Susilo ditangani KPK sedangkan sisanya ditangani Polri. Ternyata sikap pada KPK kepada publik tidak seperti itu.

Itulah sebabnya saat berpuka puasa bersama di Polri dan saya bertemu pimpinan KPK dan Polri kepada beliau berdua, sesuai UU dan MoU bisa lakuan kerja sama yang konstruktif agar kasus simulator itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan tuntas.

Pasca pertemuan itu dalam pelaksanaan penuntasan yang melibatkan KPK dan Polri dilibatkan kerja sama sebaik-baiknya termasuk saling membantu satu sama lain. Di luar itu Menko Polhukam juga terus bekerja untuk menengahi perselisihan dalam kasus itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan itu ada sistem dan aturannya. Tentu tidak semua ditangani presiden. Ada menteri, ada lembaga kementrian, di daerah ada gubernur dan wali kota dan sebagainya. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kembali pada isu ini, tampaknya koordinasi dan sinkronisasi itu tidak berjalan baik. Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, karena kalau ada penuntutan pejabat yang melakukan itu akan dituntut bersama. Ini juga sesuai UU 30/2002 tentang KPK pasal 50.
Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri saya dukung diselesaikan di Polri, saya katakan Polri juga akan melakukan penertiban pengadaan barang di Polri. Dalam hal ini saya ucapkan terimakasih kepada Polri yang melakukan penuh dan ini menunjukkan Polri serius menangani kasus ini.

2. Menyangkut perbedaan pandangan antara Polri dan KPK berkaitan dengn penugasan perwira Polri di KPK. Aturan yang berlaku adalah peraturan pemerintah pasal 5 ayat 3 bahwa masa penugasan pegawai negeri paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, saya ketahui penyidik itu harus mengikuti alih penugasan, tour of duty, ini berlaku bagi setiap perwira polri apalagi mereka yang di KPK personel yang baik sehingga tumbuh menjadi pejabat-pejabat di teras Polri.

Di sisi lain, hal itu tidak baik karena hal itu terlau cepat sehingga menghambat tugas-tugas penyidikan. Misalnya akan melakukan alih status menjadi penyidik KPK dalam arti harus berhenti dari Polri itu ada aturannya. Peraturan alih status ini juga berlaku bagi TNI dan penugasan lain. Bahkan alih status untuk perwira tinggi perizinannya hinga tingkat presiden.

Solusi yang ditempuh adalah kita akan keluarkan peraturan baru, bahwa penyidik Polri ke KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang asal ada persetujuan Kapolri, misalnya. Tetapi jika hal demikian tetap dianggap tetap memutus efektivitas KPK, maka anggota tersebut diberikan kesempatan untuk alih status. Tidak dibenarkan secara sepihak KPK memberhentikan penyidik itu karena mereka terikat UU dan etika kepolisian. Sebaliknya pula Polri tidak menarik penyidik tersebut tanpa persetujuan dari KPK. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan keluarkan peraturan pemerintah yang tepat baik untuk KPK dan baik untuk Polri berkenaan kebijakan tugas personel Polri untuk mengemban tugas bagi penyidik. Itu isu kedua bagi KPK.

sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16855634

Read More

Kpk siaga 1, presiden & dpr kemana ?

SBY Bela KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan solusi atas masalah yang terjadi antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soal penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji simulator surat izin mengemudi (SIM), dengan salah seorang tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Presiden SBY menilai KPK merupakan lembaga yang berwenang menanganinya. "Polri tangani kasus lainnya," ujar Presiden SBY di Istana Negara, Senin, 8 Oktober 2012.

Sementara itu, mengenai keinginan kepolisian supaya Komisaris Novel Baswedan mempertanggungjawabkan tindakan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004, SBY menganggap upaya itu tidak tepat. "Tidak tepat dari sisi timing maupun tempat," ujar Yodhoyono.

Ihwal masalah penugasan penyidik Polri di lembaga antirasuah itu, Presiden SBY menilai perlu dibuat aturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyidik di KPK dan tidak mengganggu proses remunerasi di tubuh kepolisian. "Penugasan penyidik Polri di KPK perlu diatur kembali," ujarnya.

Menurut SBY, perseteruan antara KPK dan lembaga hukum lain bukan kali ini saja terjadi. Berdasarkan catatannya, selain dengan kepolisian, KPK pernah "bersengketa" dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan beberapa tahun lalu.

SBY Minta Polri dan KPK Perbarui MoU TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ingin lagi mendengar perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri di masa mendatang. Oleh karenanya, dalam pidato selama 40 menit di Istana Negara, Senin malam, 8 Oktober 2012, Presiden SBY meminta supaya Polri dan KPK memperbarui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dua lembaga hukum itu. "Saya harap agar KPK dan Polri dapat memperbarui Memorandum of Understanding (MoU)," kata Yudhoyono. Setelah dibuat nota kesepahaman yang menguntungkan dua belah pihak, Polri dan KPK diminta patuh pada MoU tersebut dan tetap bersinergi untuk memberantas korupsi. "Karena ada banyak kerjasama yang baik yang bisa dibangun antara KPK dengan Polri," ujar Presiden SBY. Beberapa kerja sama tersebut, Yudhoyono mencontohkan, ketika melakukan pengejaran koruptor ke luar negeri. Adapun polisi mendapat tugas tambahan, seperti memberantas terorisme, narkoba dan kejahatan di jalan, serta menangani arus mudik yang terjadi saban tahun.

Saya Apresiasi Setinggi tingginya Pidato Presiden Hari Mlm Ini Gan, hari Senin 08.10.2012 / 21.00

Ayo Kita Mari sama-sama Berantas Sifat Korupsi dan Pelakunya di Negara kita tercinta

sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16792942

Read More

Ini Pemulung yang Jadi Anggota DPRD

SURABAYA POST - Tumpukan sampah berserakan di sebuah gudang. Puluhan orang memilahnya lalu mengikatnya jadi satu sebelum ditimbang dan dimasukkan ke dalam truk untuk dijual ke ke pabrik. Di antara orang-orang yang bergelut dengan sampah itu, ternyata terlihat satu anggota DPRD Sidoarjo, I Wayan Dendra.

Tanpa gengsi Wayan membaur dengan karyawannya yang sedang memilah sampah plastik dan kardus di gudang itu. Pun tiada kekhawatiran atau prasangka meski kadang seorang pemulung dicibir atau dikira pencuri. “Saya tak ada pikiran seperti itu, yang penting saya bekerja dan dapat uang,” katanya di sela aktivitasnya memilah sampah.

Sebelum bergelut dengan sampah Wayan bekerja manajer personalia di sebuah perusahaan. Dia sempat pula memelajari dan mengenal seluk beluk dunia perburuhan. Kesenangannya berorganisasi sejak masih kanak-kanak membuatnya dipilih sebagai Ketua Forum Manajer Personalia dan sempat pula aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) – SPTI.

Bosan dengan pekerjaan sebagai personalia, Wayan memilih keluar dari perusahaannya dan ingin membuat usaha sendiri. Jadilah dia pemulung sampah plastik dan kardus di pabrik maupun rumah-rumah sekitar tahun 2000.

Pertama kali jadi pemulung, dia pernah hanya mendapatkan beberapa kardus yang dihargai Rp 40 ribu. “Saya senang sekali waktu itu,” kata pria yang punya pandangan agar dalam bekerja jangan memandang gengsi.

Kalau kemudian Wayan bisa memasuki wilayah legislatif, itu lantaran kepiawaiannya berorganisasi. Sejak kecil dia sudah menyukai organisasi, ini terbentuk dari kehidupan keras dan cadas.

Anggota dewan dari Partai Hanura ini juga dikenal sebagai lelaki paling nakal sewaktu di sekolah dasar. Sehingga apapun kata-katanya, dituruti oleh teman sebayanya meski hal itu tak baik. Seperti mencuri buah-buahan dan lainnya saat pulang sekolah. Kenakalan yang wajar bagi anak-anak waktu itu di tanah kelahirannya, Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Setamat sekolah dasar, Wayan melanjutkan sekolah jenjang berikutnya. Baru pada jenjang SMA, dia melanjutkan di Surabaya dan mewujudkan obsesinya semasa kecil, menjadi sopir truk. “Ilhamnya dari tetangganya yang jadi sopir truk di Surabaya yang setiap pulang selalu membawa oleh-oleh yang banyak. Bayangan saya sewaktu kecil, jadi sopir truk itu enak dan bisa pergi ke mana-mana,” ujarnya sambil tertawa.

Selepas SMA, politisi yang dikarunia lima orang anak ini melanjutkan pendidikan sarjana muda di Universitas Atmajaya. Setelah lulus, dirinya mengadu nasib di kota tempatnya menempuh pendidikan (Jakarta, red). Pekerjaan apapun dijalaninya, mulai dari calo bemo, sopir pribadi, serta makelar.

Dengan pekerjaan sebagai pemulung, Wayan mengaku bisa menghidupi istri dan lima anaknya. Tekadnya untuk tidak hidup susah seperti masa kecil membuatnya selalu bekerja maksimal. Maklum orangtuanya yang hanya tamatan sekolah rakyat kelas tiga tak bisa berbuat banyak untuk mencukupi pendidikannya. Kegigihan orangtuanya agar anaknya tidak seperti dirinya, melecut semangatnya. “Orangtua saya ingin anaknya sekolah agar tidak seperti dirinya,” ujarnya.

Berbekal relasi selama bekerja di perusahaan, usaha mulung sampah Wayan menuai sukses. Dalam sehari bisa memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Dengan dibantu 60 orang yang diistilahkan sebagai rewang, tempat pemulungan sampah miliknya kini bisa mengangkut 10 rit truk per hari. Di gudangnya yang berada di kawasan Prambon itu, sampah-sampah dari pabrik dipilah-pilah lagi sebelum dijual.

Keakrabannya dengan dunia organisasi, membuatnya dilirik oleh DPD Partai Hanura untuk mendirikan DPC Partai Hanura di Sidoarjo. Wayan pun bersedia mendirikan partai tersebut dan menjadi ketuanya. Karena tuntutan partai, dirinya kemudian mencalonkan sebagai calon legislatif pada Pemilu 2009 dan terpilih. “Menurut saya, menjadi anggota dewan adalah aktualisasi diri,” ujarnya.

Karena itu, selama menjadi anggota DPRD, dirinya tidak pernah bermain-main ketika membahas anggaran. Wayan juga menjadi wakil ketua Komisi C bidang pembangunan DPRD Sidoarjo merangkap sebagai ketua Fraksi Hanura/Gerindra.

Meski telah menjadi anggota dewan, Wayan tidak sungkan memakai pakaian ala pemulung ketika pulang dan bekerja di gudangnya.

Kini, I Wayan Dendra punya obsesi mendirikan yayasan anak yatim piatu. Dia mengaku sudah mempunyai beberapa anak asuh. Anak asuh ini memang dititipkan di keluarga masing-masing, namun untuk kebutuhan hidupnya, Wayan mengunjunginya satu persatu setiap sebulan sekali. “Mudah-mudahan terwujud,” ujarnya.

Hari Istiawan

sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16826591

Read More

Hebat! Anak Tukang Becak Ingin Jadi Anggota KPK !

CiriCara.com - Mukhammad Sokhi (18) seorang anak tukang becak yang berhasil lolos seleksi Universitas Indonesia (UI) ternyata ingin jadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sokhi yang lolos lewat jalur beasiswa ini berencana untuk masuk ke Fakultas Hukum UI.

“Sedangkan cita-cita saya ingin menjadi anggota KPK dan memerangi tindak korupsi di Indonesia,” ujar Sokhi, seperti dikutip dari Kompas, Rabu (25/7/2012).

Sokhi merupakan putra ketiga dari pasangan Markasan (55) dan Kasiati (50) yang tinggal di Kelurahan Bakalan, Kecematan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Markasan berprofesi sebagai pengayuh becak dan istrinya seorang buruh cuci.

Meski hidup dalam kesederhanaan, Sokhi tidak berputus asa dan tetap berprestasi selama di sekolah. Terbukti, Sokhi berhasil kuliah di Universitas Indonesia melalui SNMPTN jalur undangan. Sokhi terjaring melalui program Bidik Misi 2012.

 
 Bagi Sokhi, keberhasilannya lolos SMPTN Universitas Indonesia tidak lepas dari doa kedua orangtuanya. Kehidupan yang serba pas-pasan, dijadikan Sokhi sebagai motivasi hidup agar lebih bersemangat lagi.

“Ya, seperti diketahui, ayah dan ibu saya tukang becak dan tukang cuci. Tapi, berkat doa orangtua, menjadikan saya lebih bersemangat untuk berprestasi,” ujar Sokhi yang ditemui di kediamannya.

Sejak masih SD, Sokhi memang sudah dikenal sebagai siswa berprestasi. Hingga ia masuk SMA, Sokhi telah berhasil meraih beberapa piala dan penghargaan dari beberapa lomba. Prestasi yang didapat Sokhi, didominasi dari lomba pidato.

Sokhi mengakui bahwa sejak kecil ia memang sangat suka dan berani berbicara di depan umum. Itulah sebabnya ia mampu memenangkan beberapa lomba pidato. Bahkan, lomba pidato tingkat nasional pun berhasil ia taklukan.

“Alhamdulillah, beberapa kali saya menjadi pemenang lomba pidato karena saya tahu kalau saya mampu di bidang itu (pidato),” ujar Sokhi sembari merangkul kedua orangtuanya.

Sementara itu, Markasan mengatakan bahwa ia hanya bisa mendoakan Sokhi selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Ia juga berharap agar Sokhi bisa sukses dan bisa menjadi kebanggaan keluarga.



sumber :http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=15655433

Read More

Risalah Rapat Komisi III : Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK

Risalah Rapat Komisi III (1)

Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK                    

Sejumlah fraksi di DPR menegaskan tak pernah menyepakati revisi UU KPK. Namun rapat pleno Komisi III DPR ternyata mendorong draf revisi UU KPK untuk diteruskan.

Hal ini terungkap berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012, yang diperoleh detikcom, Jumat (5/10/2012).

Berdasarkan risalah rapat ini, tujuh fraksi menyetujui usulan revisi UU KPK. Tujuh fraksi yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura setuju dilakukannya revisi UU KPK. PDIP dan PKS menilai revisi UU KPK belum mendesak dilakukan.

Rapat ini dimpimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPG, Aziz Syamsuddin. Kesimpulan rapat yang diambil oleh 26 dari 51 anggota komisi III DPR ini menegaskan disetujuinya revisi UU KPK. Kesimpulan rapat ini ditandatangani Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua Komisi III DPR.

Berikut kesimpulan rapat pleno Komisi III DPR yang meloloskan revisi UU KPK:

1. Rapat Pleno Komisi III DPR menyetujui untuk melanjutkan naskah RUU tentang perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses berikutnya yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR.

2. Rapat Pleno Komisi III DPR RI menyetujui terhadap RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP untuk diusulkan sebagai RUU inisiatif dari komisi III DPR.

Berdasarkan keputusan rapat pleno ini kemudian draf revisi UU KPK dilimpahkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun karena banyak pasal yang kontroversial dan dinilai melemahkan KPK, Baleg DPR saat ini meminta Komisi III DPR untuk menarik kembali draf revisi UU KPK.

Kesimpulan Rapat Pleno Komisi III DPR: Sepakati Revisi UU KPK
(van/vid)

Risalah Rapat Komisi III (2)

Golkar yang Mendorong Pembentukan Dewan Pengawas KPK                    

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 ternyata menyepakati revisi UU KPK. Fraksi Partai Golkar DPR menekankan perlunya diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Sejumlah pihak menilai keberadaan Dewan Pengawas KPK ini termasuk upaya melemahkan KPK.

Berdasarkan risalah rapat yang diperoleh detikcom dari sumber di DPR, Jumat (5/10/2012), tujuh fraksi yang menyetujui revisi UU KPK yaitu PD, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. PDIP dan PKS menilai revisi UU KPK belum mendesak dilakukan.

Rapat pleno Komisi III DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Berikut sikap FPG DPR menyangkut revisi UU KPK yang disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Deding Ishak:

1. FPG menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibahas secara seksama
dalam rangka menyusun RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK,
beberapa diantaranya:

a. Perihal pelasanaan wewenang KPK berupa kejelasan perincian wewenang KPK,
misalnya dalam hal supervise, koordinasi, penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
b. Perihal limitasi waktu eksistensi mengingat KPK adalah lembaga ad hoc
c. Perihal penyusunan kode etik KPK
d. Perihal pembentukan dewan pengawas
e. Perihal masa jabatan anggota pengganti pimpinan KPK
f. FPG menilai bahwasanya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam membahas RUU
ini, sebagai inisiatif DPR RI dan sesuai dengan pasal 109 ayat (4) Tatib DPR RI
maka RUU yang diajukan oleh komisi sebagai usulan inisiatif DPR RI harus didahului
dengan proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI
g. FPG menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR RI dengan didahului proses
harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

2. Dalam rapat pleno ini Ishak juga menyampaikan sikap FPG yang setuju terhadap RUU tentang KUHP dan KUHAP menjadi usul inisiatif Komisi III DPR RI.

Selanjutnya rapat pleno ini meneruskan draf yang telah disepakati ke Badan Legislasi DPR. Setelah dorongan penghentian revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK menguat, Baleg DPR telah meminta  Komisi III DPR menarik kembali draf tersebut.
Sejumlah fraksi seperti FPKS dan FPPP telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk
menghentikan revisi UU KPK.

sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/05/045332/2055120/10/kesimpulan-rapat-pleno-komisi-iii-dpr-sepakati-revisi-uu-kpk


JADI TAU KAN GAN PARTAI MANA YANG MEMBELA KPK DAN PARTAI MANA YANG INGIN MENGHANCURKAN KPK ? SO JANGAN LAGI PILIH PARTAI YANG PRO KORUPTOR !!!

Read More

KPU: Jokowi-Ahok Pemenang Pemilukada DKI Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua. Seperti hasil penghitungan cepat, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta, pasangan Cagub Jokowi-Ahok keluar sebagai pemenang.

 


Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rapat pleno ini juga dihadiri oleh pewakilan dari masing-masing calon. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari lima wilayah DKI dan kepulauan seribu, pasangan Jokowi - Ahok resmi sebagai pemenang dengan perolehan 2.472.130 suara. Sementara pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memperoleh 2.120.815 suara.

Berikut hasil rekapitulasi Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua:

Jakarta Barat
Jumlah DPT 1.510.159
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 1.063.178.
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 446.981.
Suara sah, pasangan Fauzi-Nachrowi 474.298 suara
Suara sah, pasangan Jokowi-Ahok 577.232 suara

Jakarta Timur
Jumlah DPT 1.999.040
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 1.323.004
Jumlah pemilih yang tidak menggunkan hak pilih 676.036
Suara sah, pasangan Fauzi - Nachrowi 611.366
Suara sah, pasangan Jokowi-Ahok 695.220.

Jakarta Selatan
Jumlah DPT 1.512.913
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 996.080
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 516.833
Suara sah, pasangan Fauzi-Nachrowi 476.742 suara
Suara sah, pasangan Jokowi-Ahok 507.257 suara

Jakarta Utara
Jumlah DPT 1.168.988
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 739.739
Jumlah pemilih yang tidak menggunkan hak pilih 429.249
Suara sah, pasangan Fauzi-Nachrowi 300.188 suara
Suara sag pasangan Jokowi-Ahok 432.714 suara.

Jakarta Pusat
Jumlah DPT 789.484,
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 513.422
Jumlah pemilih yang tidak menggunkan hak pilih 276.062
Suara sah, pasangan Fauzi - Nachrowi 249.427
Suara sah, pasangan Jokowi-Ahok 256.529 suara

Kepulauan Seribu
Jumlah DPT 16.367
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 11.881
Jumlah pemilih yang tidak menggunkan hak pilih 4.486
Suara sah pasangan Fauzi-Nachrowi 8.794
Suara sah pasangan Jokowi-Ahok 3.178 suara.[bay]

sumber :http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1910063/kpu-jokowi-ahok-pemenang-pemilukada-dki-jakarta

Read More